Kabarberitabanten.com | CILEGON – Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon, H. Alawi Mahmud, SH, menyampaikan pandangannya terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang akan meminjam dana dari PT Sukses Nasional Inti (SNI) untuk melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (25/09/2025), Alawi menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih mengkaji secara menyeluruh efektivitas serta dampak dari rencana pinjaman tersebut.
“Sampai hari ini kami masih menganalisis apakah pinjaman ini efektif dan menguntungkan bagi masyarakat Cilegon,” ujar Alawi.
Sebagai partai yang memiliki enam kursi di DPRD Kota Cilegon, PAN disebut telah melakukan diskusi internal melalui Fraksi PAN untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil.
“Secara kepartaian, PAN belum mengambil sikap final. Jika nanti hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini positif, berdaya guna, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tentu kami akan mendukung,” katanya.
Meski tidak menolak secara langsung, Alawi memberikan catatan penting terhadap rencana pinjaman ini. Ia mengingatkan agar Pemkot tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, terutama yang berimplikasi jangka panjang terhadap keuangan daerah.
“Pemerintah jangan terlalu meninggikan syahwat untuk berutang. Setiap kebijakan, apalagi yang menyangkut pinjaman, harus dilandasi oleh analisis yang matang dan menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Alawi, rencana pengajuan pinjaman dari pihak swasta harus melalui kajian teknis dan fiskal yang komprehensif, bukan hanya didasarkan pada ambisi politik atau keinginan menyelesaikan proyek secara instan.
Dalam pernyataannya, Alawi juga mengungkap bahwa ia telah mendapat penjelasan langsung dari Wali Kota Cilegon mengenai rencana pinjaman tersebut. Disebutkan bahwa pemerintah meyakini skema pinjaman yang dirancang telah melalui proses analisis dan tidak akan membebani APBD di masa depan.
“Wali Kota menyampaikan bahwa anggaran pinjaman ini sudah terukur dan pengembaliannya insya Allah tidak akan bermasalah. Itu versi pemerintah, tentu kami juga punya analisis sendiri yang saat ini masih kami dalami,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Alawi menekankan pentingnya menghormati berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat, termasuk suara-suara kritis dari partai politik yang memiliki peran legislasi dan pengawasan.
“Kami berharap pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tetapi bagaimana memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
Dian.
